Dosa-Dosa Politik Pemimpin Umat Islam di Era Orla dan Orba

Dosa-Dosa Politik Pemimpin Umat Islam di Era Orla dan Orba

KH Firdaus AN (lahir 30 Agustus 1924 di Maninjau Sumatera Barat) sangat peduli akan nasib politik umat Islam, sangat prihatin/gemas akan polah laku pemimpin umat Islam. Dalam bukunya “Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang lagi di Era Reformasi” (terbitan Pustaka AlKautsar, Jakarta, 1999), ia memaparkan sejumlah kesalahan politik yang dilakukan leh pemimpin umat Islam, diantaranya : Pencoretan Piagam Jakarta, Penerimaan Pancasila, Penerimaan Asas Tunggal, Penerimaan penghilangan identitas Islam oleh parpol dan ormas Islam, Pemberontakan PRRI, Penerimaan kabinet Nasakom, Penerimaan Dekrit 5 Juli 1959, Penerimaan Pluralisme, Penerimaan manipulasi sejarah, Pengadopsian sikap hipokrit/munafik, Penerimaan masa mengambang/floating mass, Penerimaan penciutan parpol Islam, Penerimaan ketak-konsistenan parpol dan ormas Islam, Peneriman serba mengikuti arus.

Himbauan Firdaus AN

Umat Islam harus berpikir historis dan idelogis agar tak terumbang-ambing dihanytkan arus tapa arah, aruss kemusyrikan dan kebatilan, arus sekularisme (arus jahili).

Umat Islam haruslah tak berulangkali disengat kalajengking dalam lubang yang sama. Umat Islam Indonesia haruslah tak membiarkan diri berulangkali terlibat melakukan dosa-dosa politik.

Umat Islam haruslah membentuk satu jama’ah yang kuat, kokoh, kompak bersatu. Umat Islam haruslah membuat jarak dengan penguasa, agar mempunyai ruang gerak ntk menyampakan kebenaran yang sesungghnya, agar tak dipangku oleh lawan Islam.Umat Islam Indonesia haruslah berikrar, bersumpah setia : Satu Agama, gama Islam. Satu Kiblat, Masjidil Haram. Satu Partai, Parta Islam.

Umat Islam Indonesia haruslah menyadari, bahwa selama Pancasila dan UUD-45 yang menjadi nomor satu di Indonesia, sedangkan Islam, alQur:an dan asSunnah yang jadi nomor dua, itu berarti semangat jihad uUmat Islam Indonesia belumlah ptimal.

Yang ideal di Indonesia, cukup memiliki dua partai politik, yaitu Partai Islam, bagi yang berideologi Islam, dan Partai Pancasila, bagi yang bkan berideologi Islam.

(KH Firdaus AN : “Dosa-Dosa Politk Orde ama dan Orde Baru ang idak Boleh Berulang Lagi Di Era Refrmasi”, 1999169-190, “Lawan dan Kawan Dalam Dnia Politik”).

(BKS1001151600)


Pandangan KH Firdaus AN

Dalam pandangan KH Firdaus AN “Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Soekarno adalah teks yang tidak sah alias tidak otentik. Karena sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh BPUUPKI”. Dengan kata laian telah terjadi penyimpangan, sekaligus pengkhianatan terhadap Islam” (SABILI, 29 Januari 1999, REPUBLIKA, Kamis, 28 Januari 1999, hal 3).

Rakyat Indonesia sangat mendambakan, mengharapkan pemerintahan yang memiliki Sistim pencekalan pengangguran, Sistim pencekalan kemiskinan, Sistim pencekalan pornografi, Sistim pencekalan kezhaliman, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan oleh Piagam Jakarta, yang kemudian dipungut sebagai Pembukaan UUD-1945.

Selama Pancasila dan UUD-45 menjadi nomor satu dalam negara RI; Islam, AlQur^an dan AsSunnah jadi nomor dua, itu berarti semangat jihad kaum Muslimin belumlah optimal. Dan itu aalah hal yang cukup memalukana dalam suatu negara yang penduduknya hamper 90% memeluk agama Islam. Itu satu bukti bahwa iman dan kesadaraan beragama terlalu lemah dan melempem (KH Firdaus An : “Dosa-Dosa Politik Orla dan Orba Yang Tak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi”, Pustaka AlKautsar, Jakarta, 1999:190).

Yang ideal, di Indonesia cukup memiliki dua buah partai politik, Yaitu Partai Islam dan yang satu lagi Partai Pancasila.Di negara-negara besar yang matang demokrasinya cuma ada dua partai politik. Dengan itu rakyat mudah menentukan pilihannya dan mudah pula menentukan lawan dan kawan. Bagi yang tidak setuju ideology Islam silakan masuk partai Pancasila, dan yang bercita-cita untuk kejayaan Islam dan kaum Muslimin, silakan masuk Partai Islam (idem, hal 186). Dengan demikian bisa pula diatasi gerakan jihad yang dicap sebagai teroris. Semua yang bercita-cita untuk kejayaan Islam dan kaum Muslim diberikan kesempatan berjuang secara demokratis (musyawarah mufakat) dalam sidang DPR/MPR, seperti yang pernah ditawarkan oleh Soekarno pada sidang BPUUPKI pada 1 Juni 1945 yang dikenal dengan hari Lahirnya Pancasila.